Sebanyak 40 negara secara resmi memulai koordinasi intensif pada Kamis, 2 April 2026, untuk merumuskan aksi kolektif dalam upaya membuka kembali akses navigasi di Selat Hormuz. Langkah darurat ini diambil sebagai respons langsung atas pernyataan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang secara eksplisit menyatakan bahwa pengamanan jalur pelayaran vital tersebut bukan lagi menjadi beban utama Washington, melainkan tanggung jawab negara-negara pengguna jalur tersebut.
Pertemuan virtual yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Inggris, Yvette Cooper, ini menjadi momentum krusial yang menunjukkan keretakan dalam arsitektur keamanan maritim tradisional yang selama ini dipimpin oleh Amerika Serikat.
BACA JUGA : Runtuhnya Dinasti Politik: Analisis Skandal Pemakzulan Presiden Park Geun-hye di Korea Selatan
Pembentukan Front Diplomatik Tanpa Kehadiran Amerika Serikat
Berdasarkan laporan Reuters, diskusi tingkat tinggi ini dihadiri oleh perwakilan dari kekuatan ekonomi dan militer dunia, termasuk Prancis, Jerman, Kanada, Uni Emirat Arab, serta India. Ketidakhadiran Amerika Serikat dalam forum ini menandai babak baru dalam geopolitik Timur Tengah, di mana negara-negara konsumen energi utama dipaksa untuk merancang strategi pertahanan dan diplomasi mandiri.
Menteri Yvette Cooper dalam pembukaan rapat menekankan pentingnya mobilisasi perangkat internasional secara menyeluruh. “Fokus kami saat ini adalah perencanaan diplomatik dan internasional yang terintegrasi, termasuk penggunaan tekanan ekonomi secara penuh untuk memulihkan stabilitas di Selat Hormuz,” tegas Cooper.
Retorika Donald Trump dan Desakan “Ambil Sendiri”
Kebijakan lepas tangan Washington bermula dari pernyataan Presiden Trump pada Rabu malam, 1 April 2026. Trump berargumen bahwa pembukaan Selat Hormuz akan terjadi secara “alami” dan menuntut negara-negara yang menggantungkan pasokan energinya pada jalur tersebut untuk bertindak lebih agresif.
“Ambil saja, lindungi, dan gunakan untuk kepentingan kalian sendiri,” ujar Trump. Pernyataan ini dinilai para analis sebagai upaya AS untuk meminimalkan keterlibatan militer langsung di perairan tersebut, sembari tetap melakukan tekanan udara terhadap daratan Iran. Trump secara efektif mendesak sekutu-sekutunya untuk memikul risiko fisik dan finansial dari operasi pembersihan ranjau serta pengawalan kapal tanker.
Respons Oposisi dari Prancis: Peringatan akan Risiko Eksponensial
Sikap pragmatis dan agresif Trump mendapat tantangan keras dari Presiden Prancis, Emmanuel Macron. Berbicara dari sela-sela kunjungannya di Korea Selatan, Macron memberikan peringatan mengenai konsekuensi destruktif jika negara-negara mencoba merebut Selat Hormuz melalui kekuatan militer frontal tanpa koordinasi matang.
Macron menilai strategi “merebut paksa” yang disarankan Trump sebagai hal yang tidak masuk akal secara taktis dan teknis. Beberapa risiko utama yang digarisbawahi oleh Macron meliputi:
- Durasi Operasi: Upaya militer untuk mengamankan selat yang dipenuhi ranjau laut akan memakan waktu yang sangat lama dan tidak menentu.
- Ancaman Pesisir: Kapal-kapal koalisi akan terekspos langsung pada serangan artileri pantai dan sabotase dari Korps Garda Revolusi Islam (IRGC).
- Rudal Balistik: Penggunaan kekuatan militer di selat tersebut akan memicu aktivasi sistem rudal balistik Iran yang mampu menjangkau target di seluruh kawasan Teluk.
Dilema Koalisi Internasional
Rapat darurat 40 negara ini mencerminkan dilema besar dalam tatanan dunia tahun 2026. Di satu sisi, kelumpuhan ekonomi akibat terhentinya pasokan minyak memaksa adanya tindakan cepat. Di sisi lain, ketiadaan payung pelindung militer Amerika Serikat membuat negara-negara seperti India dan Jerman harus berhitung cermat mengenai kapabilitas angkatan laut mereka dalam menghadapi taktik perang asimetris Iran di perairan sempit.
Hasil dari pertemuan ini diprediksi akan menentukan apakah dunia akan melihat kemunculan satgas maritim multinasional baru yang beroperasi secara independen dari komando Amerika Serikat, atau justru memicu perlombaan diplomasi rahasia dengan Teheran guna menjamin keselamatan kapal-kapal dari negara tertentu saja.
