Militer Iran secara resmi mengeluarkan peringatan keras bahwa bangunan sipil, termasuk hotel yang digunakan sebagai tempat bernaung bagi personel militer Amerika Serikat (AS) di seluruh kawasan Timur Tengah, kini masuk dalam daftar target serangan sah. Pernyataan ini muncul di tengah kecamuk perang yang telah berlangsung hampir satu bulan, menyusul serangan udara gabungan AS dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari 2026.
Sebagai respons terhadap agresi tersebut, Teheran telah melakukan tindakan balasan militer dan menutup akses Selat Hormuz secara total, yang memicu meluasnya zona pertempuran ke berbagai penjuru kawasan Timur Tengah.
BACA JUGA :: Erosi Dominasi Udara: AS Kehilangan 16 Pesawat dalam Empat Pekan Konflik di Iran
Perubahan Status Bangunan Sipil menurut Teheran
Juru bicara angkatan bersenjata Iran, Abolfazl Shekarchi, menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap bangunan sipil gugur ketika fasilitas tersebut dialihfungsikan menjadi basis militer. Menurutnya, pergerakan pasukan AS yang mulai menempati fasilitas umum telah mengubah status properti tersebut menjadi target operasional.
“Ketika pasukan Amerika masuk ke dalam sebuah hotel, maka dari sudut pandang militer kami, fasilitas tersebut berubah status menjadi milik Amerika. Kami tidak akan berpangku tangan; saat kami merespons serangan, kami akan menghancurkan mereka di mana pun mereka berada,” ujar Shekarchi dalam keterangan pers di televisi pemerintah, Kamis (27/3/2026), sebagaimana dilaporkan oleh AFP.
Tuduhan Penggunaan “Perisai Manusia”
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, memperkuat narasi tersebut dengan menuduh militer AS sengaja memanfaatkan warga sipil di negara-negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) sebagai “perisai manusia”. Melalui pernyataan resmi di platform media sosial X, Araghchi mengklaim adanya laporan intelijen mengenai eksodus pasukan AS dari pangkalan militer permanen menuju lokasi-lokasi non-militer.
“Sejak pecahnya perang ini, tentara AS dilaporkan meninggalkan pangkalan militer di wilayah GCC untuk bersembunyi di hotel-hotel dan kompleks perkantoran sipil,” tulis Araghchi. Ia juga mendesak para pengelola hotel di kawasan tersebut untuk menolak pemesanan kamar bagi personel militer AS guna menghindari risiko kerusakan infrastruktur dan jatuhnya korban sipil.
Fokus Identifikasi Intelijen di Kawasan Teluk
Kantor berita Fars melaporkan bahwa otoritas Iran telah mengirimkan peringatan formal kepada pengelola hotel di kawasan Timur Tengah, dengan fokus utama pada fasilitas yang berada di Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain. Selain itu, intelijen militer Iran mengklaim telah mengidentifikasi keberadaan konsentrasi pasukan AS di lokasi serupa di negara-negara lain, termasuk Suriah, Lebanon, dan Djibouti.
Langkah ini dipandang sebagai upaya Iran untuk memberikan tekanan psikologis dan ekonomi kepada negara-negara tetangganya agar membatasi dukungan logistik bagi militer Amerika Serikat.
Respons Negara-Negara Teluk
Meskipun Iran terus melontarkan tuduhan, negara-negara Teluk secara konsisten membantah bahwa wilayah mereka digunakan sebagai basis ofensif untuk menyerang Iran. Sebelum konflik memuncak, pemerintah di kawasan Teluk telah menegaskan komitmen mereka untuk tidak mengizinkan wilayah darat maupun ruang udara nasional mereka digunakan dalam operasi militer apa pun yang menargetkan kedaulatan Iran.
Situasi ini menempatkan industri perhotelan dan pariwisata di Timur Tengah dalam risiko keamanan yang sangat tinggi. Ancaman serangan terhadap bangunan di pusat kota berpotensi memicu gelombang evakuasi warga asing dan memperparah krisis ekonomi regional yang sudah terdampak oleh penutupan jalur energi di Selat Hormuz.
