Relokasi PNS ke IKN – Wacana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), ke Ibu Kota Nusantara (IKN) seolah tak ada habisnya dari simpang siur dan perubahan jadwal. Kebijakan ini, yang menjadi salah satu pilar utama pembangunan IKN, kini justru terkesan maju-mundur dalam implementasinya. Mari kita telusuri kembali rekam jejak rencana relokasi ini sejak setahun terakhir.
Baca Juga : Masih Cinta Tapi Berselingkuh? Mengungkap Alasan di Balik Fenomena Tak Terduga
Relokasi PNS ke IKN Janji Awal: Juli 2024 dan Persiapan 17 Agustus
Sejak tahun lalu, pemerintah secara konsisten menyatakan bahwa PNS akan mulai pindah secara bertahap dari Jakarta ke IKN pada Juli 2024. Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Jaka Santos sempat mengutarakan optimismenya pada 13 Februari 2024. “Target pertama adalah ketika hunian sudah jadi, hunian sudah jadi itu diperkirakan Juli, jadi sudah ada yang bisa pindah. Nah itu bertahap,” katanya, dikutip dari Antara.
Menurut Jaka, penetapan Juli 2024 sebagai waktu dimulainya pemindahan PNS didasarkan pada dua pertimbangan utama:
Kesiapan Hunian: Keyakinan bahwa unit-unit hunian untuk para ASN akan rampung dan siap ditempati.
Persiapan Upacara 17 Agustus: Adanya kebutuhan untuk mengelola proses perpindahan secara bertahap, mengingat pentingnya perayaan Proklamasi Kemerdekaan RI pada bulan Agustus. “Orang pindah kerja itu enggak gampang, apalagi pindah rumah. Nah, jadi dibutuhkan secara bertahap, plus karena ada 17 Agustus-an, kita harus manage dengan baik,” jelas Jaka saat itu. Ia juga mengklaim, pembangunan gedung perkantoran di IKN sudah mencapai 72,19 persen, angka yang kala itu tampak menjanjikan.
Pergeseran Jadwal: Dari Juli ke September 2024
Namun, seiring berjalannya waktu, rencana ambisius pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) untuk memindahkan ASN ke IKN pada Juli 2024 ternyata tidak terealisasi. Pemerintah kemudian secara resmi mengumumkan penundaan pemindahan ASN ke September 2024.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Anas, pada 17 April 2024, menjelaskan bahwa pemindahan ASN dari 38 kementerian/lembaga akan dimulai setelah peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI. “Sebenarnya ini tadinya memang Juli siap, cuma kan Agustus akan dipakai upacara. Maka Pak Mensesneg (Pratikno) kemudian berdiskusi dengan kami. Diputuskan nanti pada September,” kata Anas.
Menariknya, Anas pada saat itu menyatakan bahwa pergeseran jadwal ini bukanlah penundaan, melainkan justru “sesuai dengan rencana”. “Ini sebenarnya justru on the track, tetapi kita siapkan skenario berdasarkan perkembangan pembangunan fisik hunian ASN,” lanjutnya.
Rencana pemindahan ASN dibagi menjadi beberapa prioritas:
- Prioritas Pertama: 11.916 orang
- Prioritas Kedua: 6.774 orang
- Prioritas Ketiga: 14.237 orang
Namun, pada tahap pertama dari prioritas pertama, hanya sekitar 6.000 ASN yang direncanakan pindah. Pembatasan ini disebabkan oleh ketersediaan apartemen yang baru mencapai 6.000 unit siap huni, sementara unit lainnya masih belum memadai. Hal ini mengindikasikan bahwa kesiapan infrastruktur hunian menjadi faktor penentu utama dalam realisasi pemindahan.
Menanti Era Prabowo dan Fokus pada Unit Strategis
Memasuki era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, isu pemindahan ASN ke IKN kembali mengemuka. Hingga saat ini, sebagian besar PNS yang sudah menghuni IKN adalah mereka yang bertugas di Otorita IKN (OIKN), yang memang merupakan garda terdepan dalam pembangunan dan pengelolaan ibu kota baru.
Rencana pemindahan di bawah pemerintahan baru akan memprioritaskan ASN yang bertugas di unit-unit strategis. Unit ini dianggap esensial bagi kelangsungan pemerintahan di IKN. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, menjelaskan hal tersebut. Penjelasan disampaikan di Gedung DPR, Jakarta, pada 22 April 2025. Fokus utama adalah pemindahan ASN pada prioritas pertama. Prioritas ini mencakup unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi strategis. Tujuannya untuk mendukung efektivitas dan penyelenggaraan pemerintahan. ASN tersebut juga bertugas mendukung langsung presiden dan wakil presiden di IKN.
Perkembangan terkini ini menunjukkan adanya pendekatan yang lebih terukur dan fokus pada fungsi-fungsi inti pemerintahan. Meskipun jadwal pemindahan terus bergeser dari proyeksi awal, pemerintah tampaknya berupaya memastikan kesiapan infrastruktur dan personel kunci terlebih dahulu sebelum melakukan gelombang pemindahan yang lebih besar.
Dengan dinamika yang terus berkembang, publik menanti bagaimana kebijakan relokasi ASN ke IKN akan benar-benar terwujud di bawah kepemimpinan yang baru. Apakah target dan strategi yang kini disusun akan mampu mengatasi tantangan pembangunan dan logistik yang ada?
