Di tengah rapuhnya gencatan senjata antara Amerika Serikat (AS) dan Iran, serta bayang-bayang krisis energi global yang kian nyata, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melakukan kunjungan diplomatik ke Moskwa, Rusia. Pertemuan empat mata dengan Presiden Vladimir Putin ini merupakan kelanjutan dari komunikasi intensif keduanya, menyusul kunjungan terakhir pada Desember tahun lalu. Namun, kali ini urgensinya jauh lebih mendesak: menyelamatkan ketahanan energi nasional yang berada di ujung tanduk.
BACA JUGA : Paradoks Icarus Donald Trump: Antara Ambisi Global dan Realitas Domestik
Krisis di Selat Hormuz: Pertamina dalam Sandera Geopolitik
Konflik AS-Iran yang pecah sejak Februari 2026 telah memberikan dampak sistemik bagi Indonesia. Hingga saat ini, dua kapal tanker raksasa milik Pertamina, yaitu VLCC Pertamina Pride dan MT Gamsunoro, masih tertahan di Selat Hormuz akibat blokade otoritas Iran. Kedua kapal ini membawa pasokan krusial minyak dan gas yang menjadi tulang punggung pemenuhan energi domestik.
Meskipun Kementerian Luar Negeri RI dan KBRI Teheran terus mengupayakan jalur diplomasi, pernyataan Duta Besar Iran di Jakarta, Mohammad Boroujerdi, menyiratkan adanya hambatan birokratis dan politik yang tidak sederhana. Iran menekankan adanya “protokol khusus” yang harus dipenuhi pemerintah Indonesia agar kapal-kapal tersebut mendapatkan jaminan keamanan untuk melintas.
Perbedaan Perlakuan dan Kegagalan Persepsi Diplomasi
Situasi Indonesia di Selat Hormuz memunculkan pertanyaan besar mengenai posisi geopolitik kita di mata Teheran. Berbeda dengan Indonesia, kapal-kapal tanker milik Malaysia dan Thailand mendapatkan izin melintas tanpa kendala berarti. Hal yang sama berlaku bagi negara-negara yang memiliki kedekatan strategis dengan Iran, seperti Rusia, Tiongkok, Pakistan, India, Irak, dan Bangladesh.
Ketegasan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) untuk menutup jalur bagi sekutu AS menjadi sinyal bahaya bagi Indonesia. Munculnya persepsi bahwa Indonesia terafiliasi dengan blok AS didasarkan pada dua faktor diplomatik yang kontroversial:
- Keanggotaan Board of Peace (BoP): Keputusan Indonesia bergabung dalam lembaga bentukan AS dan Israel ini dianggap sebagai langkah provokatif oleh Iran, yang memandang BoP sebagai instrumen hegemoni Barat di Timur Tengah.
- Respon Terhadap Wafatnya Pemimpin Agung: Keterlambatan pemerintah Indonesia dalam menyampaikan empati atas tewasnya Ayatullah Rohullah Ali Khamenei akibat serangan udara AS-Israel pada Februari lalu dianggap sebagai pudarnya solidaritas diplomatik Indonesia-Iran.
Ancaman Ketahanan Energi dan Pilihan ke Moskwa
Dependensi Indonesia yang tinggi terhadap impor minyak bumi dari Timur Tengah membuat kegagalan melintasnya kapal Pertamina menjadi ancaman langsung terhadap stabilitas ekonomi nasional. Di dalam negeri, kekhawatiran akan kelangkaan BBM mulai mencuat, memaksa pemerintah mencari jalan keluar alternatif.
Kunjungan ke Rusia di tengah situasi ini dapat dibaca dalam dua perspektif:
- Strategi Diversifikasi Suplai: Rusia, sebagai sekutu dekat Iran, memiliki pengaruh besar di kawasan tersebut. Prabowo kemungkinan besar berupaya meminta bantuan Putin sebagai mediator guna melunakkan sikap Iran terhadap kapal-kapal Indonesia. Selain itu, Rusia dapat menjadi sumber energi alternatif jika jalur Timur Tengah terus mengalami instabilitas.
- Koreksi Politik Bebas Aktif: Langkah ini merupakan upaya Prabowo untuk menyeimbangkan kembali posisi Indonesia agar tidak terlihat terlalu condong ke Barat. Dengan merapat ke Rusia, Indonesia ingin menunjukkan bahwa kepentingan nasional di bidang energi melampaui sekat-sekat aliansi politik.
Diplomasi energi ke Moskwa ini bukan sekadar kunjungan rutin, melainkan upaya pragmatis untuk mencegah kelumpuhan energi nasional. Keberhasilan misi ini akan menjadi ujian bagi efektivitas gaya diplomasi “tetangga baik” yang diusung Prabowo dalam menavigasi turbulensi geopolitik global yang semakin tidak terduga.
