Jakarta – Panitia Kerja (Panja) Haji DPR RI secara resmi mengumumkan keberhasilannya menyepakati penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026, tanpa mengorbankan kualitas pelayanan kepada para jemaah. Keputusan ini diambil dalam rapat kerja bersama Kementerian Haji dan Umrah pada Rabu (29/10/2025).
Anggota Panja Haji DPR RI, Maman Imanulhaq, menjamin bahwa penurunan biaya ini adalah hasil dari perjuangan legislatif untuk memastikan biaya haji tetap rasional dan terjangkau, namun dengan komitmen kuat untuk terus meningkatkan layanan.
“Kami di Panja Haji berjuang agar biaya haji tetap rasional, terjangkau, dan tidak membebani jemaah, namun pelayanan harus terus ditingkatkan,” tegas Maman kepada wartawan, Kamis (30/10/2025).
Rincian Penurunan Biaya Haji 2026
Berdasarkan kesepakatan antara Komisi VIII DPR dan Kementerian Haji dan Umrah, BPIH 2026 (1447 Hijriah) ditetapkan sebesar Rp 87.409.365,45. Angka ini menunjukkan adanya penurunan signifikan dibandingkan dengan BPIH tahun sebelumnya.
Ketua Panja Haji, Abdul Wachid, merinci bahwa penurunan tersebut mencapai Rp 2.893.003,34 dibandingkan BPIH 2025 yang ditetapkan sebesar Rp 89.410.268,79.
Komponen Biaya Haji 2026: | Komponen Biaya | Jumlah yang Disepakati | Keterangan | | :— | :— | :— | | BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) | Rp 87.409.365,45 | Total keseluruhan biaya | | Bipih (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) | Rp 54.193.806,58 | Biaya yang ditanggung langsung oleh calon jemaah |
Bipih, atau biaya yang harus dibayar langsung oleh calon jemaah, ditetapkan sebesar Rp 54.193.806,58. Sisa dari total BPIH akan disubsidi dari nilai manfaat dana haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Transparansi dan Prioritas Peningkatan Layanan
Maman Imanulhaq menjelaskan bahwa penetapan angka BPIH maupun Bipih telah melalui perhitungan yang cermat dan komprehensif. Panja DPR memastikan bahwa setiap komponen biaya — mulai dari kurs valuta asing, akomodasi jemaah di Tanah Suci, konsumsi, hingga transportasi — telah diperhitungkan tanpa mengabaikan kualitas.
“Setiap komponen biaya diperhitungkan secara cermat, termasuk kurs valuta asing, akomodasi, konsumsi, hingga transportasi jemaah di Tanah Suci,” jelas politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Penurunan biaya ini diyakini tidak akan mengurangi standar pelayanan, melainkan merupakan hasil dari efisiensi dalam pengelolaan dan negosiasi dengan pihak penyedia layanan di Arab Saudi.
“Ibadah haji adalah perjalanan spiritual sekaligus cermin tata kelola bangsa. Karena itu, peningkatan layanan harus menjadi prioritas,” pungkas Maman, menegaskan bahwa tata kelola biaya yang lebih efisien menjadi kunci untuk mencapai biaya yang terjangkau tanpa mengorbankan pengalaman ibadah jemaah.
Kesepakatan ini menjadi sinyal positif bagi calon jemaah haji, menunjukkan adanya perbaikan dalam efisiensi manajemen penyelenggaraan haji yang memungkinkan biaya lebih rendah sambil tetap menjamin fasilitas terbaik.
