Wapres Diminta Tempati IKN – Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, secara tegas mendorong Wapres Gibran Rakabuming Raka segera berkantor di IKN. Dorongan ini disampaikan bukan tanpa alasan yang jelas. Saan menilai langkah tersebut sebagai kunci awal untuk menghidupkan aktivitas pemerintahan di Ibu Kota Nusantara. Ia menegaskan pentingnya kehadiran pimpinan negara di IKN sejak awal. Hal ini dilakukan untuk mencegah proyek strategis nasional itu menjadi terbengkalai. Selain itu, ia mengingatkan agar pembangunan IKN tidak menjadi beban anggaran negara tanpa kejelasan pemanfaatan.
Baca Juga : Pahami Aturan Penerbangan Terbaru: Bagasi, Power Bank, dan Tips Perjalanan Lancar
Wapres Diminta Tempati IKN Pentingnya Kehadiran Wapres di IKN
Menurut Saan Mustopa, kehadiran Wapres di IKN akan memberikan kepastian yang sangat dibutuhkan bahwa kawasan tersebut tidak akan dibiarkan kosong. Dengan miliaran rupiah anggaran negara yang telah digelontorkan, pembangunan infrastruktur di IKN sudah berjalan cukup jauh. Gedung-gedung pemerintahan pun kini sudah dibangun dan dinilai memadai. Jika IKN dibiarkan tidak aktif, hal itu akan menjadi bentuk pemborosan besar.
“Kita sudah mengeluarkan banyak anggaran untuk membangun di sana. Gedung-gedung pemerintahan pun sudah banyak yang memadai. Kalau tidak diaktifkan, itu akan menjadi mubazir dan biaya perawatan akan terus membengkak,” ujar Saan, seperti dikutip dari dpr.go.id pada Jumat (25/7/2025).
Lebih lanjut, politisi dari Fraksi Partai NasDem ini menjelaskan bahwa keberadaan Wapres di IKN tidak hanya sekadar simbolis. Kehadiran beliau dapat menjadi basis perencanaan yang lebih konkret mengenai berbagai kebutuhan pendukung, seperti jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang perlu dipindahkan, serta kementerian/lembaga mana saja yang harus mulai berkantor di sana.
“Kalau Wapres sudah berkantor di sana, maka kebutuhan pendukungnya seperti ASN, fasilitas, hingga estimasi penggunaan gedung dan anggaran akan terlihat lebih jelas. Kalau tidak dimulai, ya kita tidak tahu berapa dan apa saja yang dibutuhkan secara pasti,” tambah Saan. Langkah ini diharapkan akan mempercepat transisi dan pemetaan kebutuhan riil IKN.
Sinkronisasi Anggaran IKN dengan Program Prioritas Pemerintah
Saan Mustopa juga menyoroti pentingnya pengalokasian anggaran untuk IKN agar tidak sampai mengganggu program-program prioritas utama Presiden Prabowo Subianto. Beberapa program tersebut antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Food Estate, dan inisiatif penting lainnya yang bertujuan langsung pada kesejahteraan rakyat.
Menurut Saan, dengan dimulainya aktivitas pemerintahan di IKN, proyek ini dapat dilanjutkan tanpa harus menjadi beban besar bagi fiskal negara. Ini adalah keseimbangan yang krusial. “Presiden Prabowo punya agenda besar. Jangan sampai IKN malah menjadi beban negara. Karenanya, dua hal harus dijalankan beriringan, di mana pembangunan IKN tidak boleh terbengkalai, tapi juga jangan sampai mengganggu program prioritas pemerintah,” tegasnya.
Misi Awal Pembangunan IKN: Pemerataan dan Pertumbuhan Ekonomi
Mengakhiri pernyataannya, Saan Mustopa mengingatkan kembali bahwa semangat awal pembangunan IKN adalah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa. Dengan adanya aktivitas pemerintahan yang berjalan di IKN, ia optimistis bahwa misi besar tersebut dapat tercapai secara bertahap.
“Tidak ada motif lain, hanya agar IKN tidak terlantar, tidak membebani pemerintah, dan tetap berjalan sesuai semangat awal pembangunannya,” pungkas Saan. Dorongan ini mencerminkan harapan agar IKN dapat segera berfungsi optimal, sesuai dengan visi jangka panjang yang telah dicanangkan pemerintah.
