Sebagai salah satu negara dengan populasi terpadat di dunia, India telah menjalankan program makan siang sekolah bersubsidi, yang setara dengan konsep “Makan Bergizi Gratis (MBG)” yang kini ramai diperbincangkan di Indonesia, sejak tahun 1995. Dikenal dengan nama Mid-Day Meal Scheme (kini berganti nama menjadi PM Poshan Scheme), program ini telah bergulir selama tiga dekade dan menjadi studi kasus penting mengenai tantangan implementasi skema pangan skala raksasa.
Baca Juga : Pemerintah Gelontorkan Rp21,2 Miliar untuk Perbaikan Jalan Nasional Bima, Dorong Konektivitas Sumbawa
Namun, perjalanan 30 tahun program ini jauh dari kata mulus. Bahkan hingga September 2025, para pengajar di berbagai negara bagian India masih gencar menyuarakan tuntutan perbaikan kualitas dan kuantitas makanan yang disajikan untuk para murid.
Perjalanan Evolusi Program Pangan Sekolah India
Program Mid-Day Meal Scheme pada awalnya diluncurkan dengan tujuan vital: meningkatkan angka pendaftaran sekolah, kehadiran murid, dan memperbaiki status gizi anak-anak sekolah dasar.
Tahun Perkembangan Program
1995 Diluncurkan sebagai program untuk meningkatkan gizi dan kehadiran anak sekolah dasar.
2001 Berubah menjadi skema makan siang siap saji yang wajib diberikan di semua sekolah dasar negeri dan sekolah yang disubsidi pemerintah.
2002-2007 Skema diperluas, mencakup anak-anak kelas atas (Kelas VI hingga VIII) di blok-blok dengan tingkat pendidikan tertinggal.
Periode Puncak Nama program menjadi National Programme of Mid Day Meal in Schools. Aturan gizi ketat ditetapkan: 700 kalori dan 20 gram protein per porsi.
2021 Program berganti nama menjadi PM Poshan Scheme, memperluas cakupan penerima hingga ke anak-anak prasekolah.
Ironisnya, meski program ini masif, India masih menghadapi masalah gizi serius. Pada tahun 2021, India berada di peringkat 101 dari 116 negara dalam Indeks Kelaparan Global, jauh di bawah negara-negara tetangga seperti Bangladesh, Nepal, dan Pakistan. Hal ini menggarisbawahi kompleksitas penanganan kelaparan yang tidak hanya dapat diselesaikan melalui program sekolah.
Tantangan Berulang: Inefisiensi Dana dan Kualitas Menu
Pandemi COVID-19 memberikan pukulan telak. Program PM Poshan sempat terhenti selama dua tahun, dan ketika dimulai kembali pada tahun 2022, banyak sekolah melaporkan kesulitan: jutaan anak yang sangat bergantung pada makanan gratis mengalami kelaparan dan kesulitan berkonsentrasi saat kembali ke kelas.
Hingga saat ini, masalah utama yang terus berulang adalah inefisiensi dan keterbatasan dana.
Ancaman Penghapusan Telur: Pada awal tahun 2025, pemerintah negara bagian Maharashtra sempat mempertimbangkan untuk menghapus telur dari menu makan siang karena keterbatasan anggaran. Rencana ini dibatalkan setelah menuai kritik publik yang luas, dan justru berujung pada penggandaan anggaran.
Tuntutan Guru di Rajasthan: Dilaporkan per 23 September lalu, para guru sekolah negeri di negara bagian Rajasthan secara terbuka menuntut penambahan dana untuk program tersebut. Tuntutan ini muncul karena dana yang tersedia dinilai tidak memadai untuk menyediakan menu makanan berkualitas dan memenuhi standar gizi yang ditetapkan.
Tuntutan dari para guru menunjukkan bahwa meskipun program telah berjalan lama dan cakupannya luas, dana operasional sering kali tidak sesuai dengan kenaikan harga bahan baku (inflasi). Akibatnya, kualitas makanan yang diterima murid menjadi taruhannya.
Pengalaman India, yang berjuang selama 30 tahun untuk menyeimbangkan cakupan, kualitas, dan anggaran dalam skema pangan sekolahnya, menjadi pelajaran penting bagi negara-negara lain yang baru memulai program serupa
