SURAKARTA – Wacana penyediaan gerbong khusus perokok di kereta api menuai kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Gibran menilai ada kelompok masyarakat yang jauh lebih membutuhkan perhatian, seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, lansia, dan penyandang disabilitas. Ia mengusulkan agar fasilitas seperti ruang laktasi dan toilet yang lebih luas menjadi prioritas utama.
Baca Juga : Peringatan BMKG: Sepekan ke Depan Cuaca Ekstrem Berpotensi Landa Sejumlah Wilayah
Saat ditemui di Stasiun Solo Balapan, Gibran menegaskan, “Jika ada ruang fiskal, menurut saya pribadi, lebih baik diprioritaskan untuk ibu hamil, ibu menyusui, balita, lansia, dan kaum difabel.” Ia menambahkan bahwa fasilitas yang lebih ramah keluarga akan jauh lebih bermanfaat. “Misalnya ada ruang laktasi di gerbongnya, mungkin toiletnya, kamar mandinya bisa dilebarkan sehingga ibu-ibu bisa mengganti popok bayi dengan lebih nyaman. Saya kira itu lebih prioritas,” ujarnya.
Gibran: Usulan Gerbong Perokok Tak Sejalan dengan Program Presiden
Gibran juga menegaskan bahwa usulan gerbong khusus perokok tidak sejalan dengan program utama Presiden Prabowo Subianto yang berfokus pada peningkatan layanan kesehatan. Ia secara terbuka menyampaikan, “Untuk Bapak-Ibu anggota DPR yang terhormat, saya mohon maaf, masukannya kurang sinkron dengan program dari Bapak Presiden.”
Menurut Gibran, regulasi yang ada sudah jelas melarang aktivitas merokok di transportasi umum. Ia merujuk pada beberapa aturan, termasuk UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, PP Nomor 28 Tahun 2024, dan SE Nomor 29 Tahun 2014, yang secara tegas menetapkan kawasan transportasi umum sebagai area bebas rokok.
KAI dan Pemerintah Tolak Mentah-mentah
Usulan gerbong khusus perokok ini pertama kali dilontarkan oleh Anggota Komisi VI DPR, Nasim Khan, dengan alasan perjalanan jarak jauh yang memakan waktu hingga delapan jam. Namun, usulan tersebut langsung ditolak keras oleh PT KAI dan pemerintah.
“Kami selalu memastikan perjalanan kereta api memberikan kenyamanan maksimal bagi pelanggan, termasuk udara yang bersih dan sehat,” kata Anne Purba, VP Public Relations KAI.
Penolakan serupa juga datang dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). AHY menyatakan bahwa pemerintah lebih berfokus pada penguatan konektivitas transportasi antarwilayah yang lebih esensial. “Kayaknya masih banyak hal yang lebih penting untuk saya respons. Yang jelas konektivitas harus kita perkuat, baik darat, laut, udara, maupun kereta api,” ujarnya.
AHY menambahkan, roadmap transportasi nasional harus berorientasi pada inklusivitas dan keberlanjutan. Ia menekankan pentingnya konsep Transit Oriented Development (TOD) untuk mendukung mobilitas yang lebih efisien dan ramah lingkungan, sejalan dengan upaya mengurangi emisi karbon. Dengan demikian, baik pemerintah maupun operator transportasi sepakat bahwa prioritas utama adalah menciptakan lingkungan yang nyaman dan sehat bagi seluruh penumpang, bukan hanya mengakomodasi satu kelompok tertentu.
